MATERI AKHIR KELAS XI

MATERI AKHIR KELAS XI

·           Salah satu Fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, maksudnya adalah partai politik hendaknya dalam berkampanye dapat memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat.

·           Penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yakni warga negara dan bukan warga negara.

Warga Negara adalah orang-orang yang secara sah menurut hukum menjadi suatu negara, dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing.

Bukan Warga Negara adalah mereka yang menurut hukum tidak diakui atau bukan menjadi warga negara suatu negara, status kewarganegaraan mereka adalah warga negara asing.

·           Sir Halford Mackinder (1861-1947) mengungkapkan suatu teori Geopolitik yang dikenal dengan Teori Daerah Jantung (Heartland).

Teori ini menyatakan bahwa “Siapapun yang mengendalikan Heartland, maka ia akan memerintah pulau-pulau di Dunia”

·           Alat-alat Perantara/Sarana dalam sosialisasi politik antara lain :

Keluarga

Sekolah (Pendidikan Kewarganegaraan)

Partai Politik

Media Masa

Tempat Kerja

Kelompok Pergaulan

·           Macam-macam ancaman militer antara lain :

- Agresi

- Invasi

- Pelanggaran Wilayah

- Pemberontakan Bersenjata

- Teroris

- Terorisme

- Sabotase

- Ancaman keamanan laut dan udara

- Aksi teror bersenjata

- Spionase

- Subversi

- Infiltrasi

- Intervensi

 ·           Invasi adalah aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa.

·           Dalam bidang hukum, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, salah satu hak warga negara dalam bidang hukum adalah masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum, perlakuan yang sama didepan hukum, dsb.

·           Hak Konstitusional adalah hak warga negara yang timbul karena adanya jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya.

·           Kewajiban Mutlak adalah suatu kewajiban yang tidak mempunyai pasangan hak.

Contohnya adalah kewajiban yang tertuju pada diri sendiri yang umumnya berasal dari kekuasaan.

·           Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

·           Penyanggupan negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan atau diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

·           Faktor Pendukung Integrasi Nasional yakni :

-   Penggunaan bahasa indonesia

-   Semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa

-   Adanya pandangan hidup, Pancasila

-   Adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong

-   Adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dikarenakan oleh penderitaan yang sama semasa penjajahan

·           Faktor Penghambat Integrasi Nasional yakni :

-   Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen

-   Kurangnya toleransi antar sesama golongan

-   Kurangnya kesadaran didalam diri masing-masing rakyat Indonesia terhadap segala ancaman dan ganggunan yang muncul dari luar.

-   Adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan

·           Faktor Pendorong Integrasi Nasional yakni :

-   Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sejarah

-   Adanya ideologi nasional yang tercermin didalam simbol negara yakni Garuda Pancasila dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika.

-   Adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu didalam kalangan Bangsa Indonesia seperti yang telah dinyatakan didalam Sumpah Pemuda

-   Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan adanya dan munculnya semangat nasionalisme dalam kalangan Bangsa Indonesia

·           Integrasi Nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.

·           Tujuan Integrasi Nasional adalah untuk menghilangkan kelas-kelas sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan menjadikan semua perbedaan-perbedaan yang ada menjadi sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan sebagai modal dan bekal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju di era persaingan global seperti pada saat ini, sehingga terciptalah keserasian dan keselarasan secara nasional.

·           Indonesia selain dikenal dengan kepulauaannya yang begitu banyak, dikenal pula sebagai dengan penduduknya yang begitu banyak, untuk itu pemerintah membentuk suatu badan untuk menanggulangi masalah penduduk tersebut, yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang berada dibawah koordinasi dari Menteri Kesehatan.

·           Dalam pemerintahan terdapat pembagian kekuasaan dimana pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga yang sederajat.

·           Pasal 118 A (2) menegaskan bahwa keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumbet daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang

·           Dalam otonomi daerah terdapat pembagian kewenangan, salah satunya urusan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah penyediaan sarana prasarana umum, pengendalian pembangunan, pelayanan administrasi, pengendalian lingkungan hidup, dsb.

·           Dalam pemilihan umum hal yang dinilai mencerminkan demokrasi adalah dilakukannya pemilihan umum dengan bebas, jujur, dan adil.

·           Sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang.

·           Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.

·           Prnsip budaya demokrasi diantaranya:

-        Media pers yang bebas

-        Pemilu yang demokratis

-        Desentralisasi kekuasaan

-        Sistem peradilan bebas dan tidak memihak

·           Komponen pendukung dalam bidang pertahanan dan keamanan negara adalah masyarakat

·           Upaya pertahanan negara merupakan hal yang penting karena untuk menjaga kelangsungan hidup NKRI

·     Upaya pertahanan negara yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar adalah belajar dengan giat agar dapat berprestasi

·           Tugas dari POLRI salah satunya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

·           Seorang warga negara berhak menentukan status kewarganegaraannya saat berumur 17 Tahun

·           Prinsip kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah

-        Asas Ius Soli

-        Asas Ius Sanguinis

-        Asas Kewarganegaraan Tunggal

-        Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

·      Batas-batas wilayah suatu negara dapat berwujud batas alamiah, batas buatan, batas secara geografis. Batas wilayah yang berwujud alamiah antara lain adalah pegunungan, sungai, laut, dan hutan.

·     Kasus pelanggaran HAM dibeda-bedakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, salah satunya adalah kasus pelanggaran HAM berskala internasional yakni pembantaian

·           Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap orang

·         Hak Warga Negara adalah kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negaranya yang harus dipenuhi agar warga negara merasa nyaman, tenang, dan adil.

Kewajiban Warga Negara adalah segala hal yang harus dilakukan dan diberikan setiap warga negara kepada negaranya.

·       Sistem Pertahanan Negara adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negara yang berupaya merusak kedaulatan negara.

Sistem Keamanan Negara adalah upaya menegakan ketertiban masyarakat didalam negeri berdasarkan hukum yang berlaku.

·      Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

·        Teori Geopolitik menurut Sir Harold Mackinder adalah siapapun yang mengendalikan Heartland maka ia akan memerintah Pulau Dunia.